Isi Peraturan
Chatbot Bina Marga

Sesuai dengan Buku Saku PPK DItjen Bina Marga tahun 2023, terdapat 33 Peraturan yang menjadi referensi.


Dalam chatbot ini sudah menuat 20 peraturan. Dan untuk 13 peraturan lain akan diinput dalam waktu dekat. Berikut adalah peraturan yang sudah termuat :

PB 01.01 Mengevaluasi hasil verifikasi hasil survei Audit Keselamatan Jalan
  1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN LAIK FUNGSI JALAN.
  2. Pedoman Audit Keselamatan Jalan (Pd T-17-2005-B)
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  4. Prosedur Audit Internal (SOP/UPM/DJBM-03)
  5. SPESIFIKASI KHUSUS SKh-1.1.22 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
  6. SPESIFIKASI UMUM 2018 UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN (REVISI 2)
  7. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) (No.16.1/SE/Db/2020)
PB 01.02 Mengkoordinasikan persiapan Pra-Tender
  1. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 524/KPTS/M/2022 TENTANG BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.
  2. PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN SOP/UPM-SML/DJBM-O8
PB 01.02 Menetapkan Tender Gagal
  1. PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI) SOP/UPM/DJBM-62
  2. SOP/UPM/DJBM-67 tentang Prosedur Seleksi Gagal Dan Tindak Lanjut Seleksi Gagal Untuk Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha
PB 01.02 Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan : Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
  1. SOP/UPM/DJBM-71 Revisi 01 Tentang Rapat Persiapan Penunjukkan (Pre Award Meeting)
PB 01.02 Melaksanakan pengawasan penatausahaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa
  1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.05/2022 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
  2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, beserta peraturan-peraturan terkait teknis turunan dan peraturan terkait lainnya.
PB 01.03 Melaksanakan Pembangunan Jalan dan Jembatan
  1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
  3. SE 12/SE/Db/2022 tentang Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan
  4. SE Nomor 10/SE/M/2022 tentang Tertib Penyelenggara Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR
  5. SOP/UPM/DJBM-21 tentang Prosedur Penyusunan / Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan
  6. SOP/UPM/DJBM-87 tentang rosedur Pengajuan Memulai Pekerjaanruksi
  7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PRE CONSTRUCTION MEETING) SOP/UPM/DJBM-89 Revisi 01
  8. SURAT EDARAN NOMOR 23/SE/M/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja konstruksi pada pekerjaan konstruksi di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
PB 02.01 Mengevaluasi dan menyiapkan bahan rekomendasi teknis atas hasil survei IRMS dan INVI-J
  1. Pedoman Survei dan Pemetaan dalam Pembangunan Jalan (Pd 10-2016-B);
  2. SURAT EDARAN Nomor: 01 / SE /Db / 2021 TENTANG PEDOMAN SURVEI PENGUMPULAN DATA KONDISI JARINGAN JALAN
PB 02.03 Kegiatan Swakelola
  1. SOP/UPM/DJBM-53 tentang Prosedur Penetapan Tim Swakelola
  2. SOP/UPM/DJBM-69 tentang Prosedur Kegiatan Pekerjaan Swakelola Non Konstruksi Pada Satuan Kerja
PB 03.01 Mengevaluasi dan memvalidasi rencana teknis elemen jembatan atau terowongan
  1. Pedoman 02/P/BM/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan KAK Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
  2. Pedoman 06/P/BM/2022 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
  3. SURAT EDARAN NOMOR: 16 /SE/M/2022 TENTANG SUSUNAN TENAGA AHLI PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PB 03.01 Melaksanakan dan mengendalikan penerapan sistem manajemen mutu dan atau SPIP
  1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN.
PB 03.01 Melaksanakan Penanganan Kontrak Kritis
  1. SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01 Standar Operasional Prosedur Kontrak Kritis
PB 03.01 Mengevaluasi hasil pengawasan pelaksanaan administrasi teknik jalan, jembatan, atau terowongan untuk kegiatan kontrak atau swakelola
  1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN.
PB 04.02 Melaksanakan pelaksanan secara berkala seluruh kegiatan
  1. SOP/UPM/DJBM-113 Revisi 01 tentang SOP Pelaporan Pekerjaan Konstruksi
  2. SOP/UPM/DJBM-119 Revisi 02 Standar Operasional Prosedur Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik (Pekerjaan Konstruksi)
PB 05.01 Melaksanakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan
  1. SOP/UPM/DJBM-16 tentang Prosedur Pengadaan Tanah
PB 06.02 Pengelolaan Keuangan dan BMN
  1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /PRT/M/2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
  2. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN
PB 07.01 Pengelolaan Kepegawaian
  1. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  2. PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI
PB 08.01 Peraturan Lain Terkait
  1. Peraturan Pemerintah (PP) no 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  3. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Sumber Asli